Australia Sodorkan Bukti Cost Perjalanan MUI

Jakarta : Mohammed El-Mouelhy, Presiden Halal Ceritification Authority Australia, menolak pernyataan Ketua Majelis Ulama Indonesia Amidhan Shaberah masalah cost perjalanan ke Australia pada 2-8 April 2006. Dalam wawancaranya dengan majalah Tempo edisi 24 Februari - 2 Maret 2014, Amidhan menyampaikan cost peninjauan lembaga-lembaga halal itu atas cost Kementerian Agama.

Menurut Amidhan ia berbarengan enam orang yang lain bertandang ke Australia untuk mensurvei enam instansi halal yang meminta izin dapat keluarkan sertifikat halal untuk produsen makanan serta minuman di negeri Kanguru itu. " Lantaran di ajak Kementerian Agama, biayanya dijamin APBN, " kata Amidhan. Ia menegaskan kembali pernyataan itu dalam jumpa pers di kantornya, pada Rabu, 26 Februari 2013.

Mouelhy yang membaca wawancara itu selekasnya kirim surat elektronik pada redaksi Tempo yang diisi bukti ticket untuk tamu-tamunya itu. Keseluruhan ia keluarkan duit Aus$ 28. 000 atau seputar Rp 300 juta--bukan Aus$ 26. 000 seperti ditulis majalah Tempo " Astaga Label Halal " terbit minggu ini--untuk sangu, ticket, hotel, serta akomodasi sepanjang berkeliling Australia itu. (baca : Ada Pejabat MUI di Balik Patgulipat Label Halal)

Menurut Mouelhy, meski ada tujuh orang dalam rombongan, cuma lima yang melanjutkan perjalanan keempat negara sisi hingga selesai sepekan. Dua pejabat, Ketua Komisi Fatwa Ma'ruf Amin serta Sekretaris Jenderal Ichwan Sam, kembali ke Indonesia saat mendarat di Melbourne dari Sydney.

Duit hasil patungan enam instansi halal itu dibungkus amplop serta diserahkan pada utusan MUI itu waktu pesawat bakal bertolak kembali ke Indonesia di Bandara Melbourne. Dalam pernyataan tersumpah di depan notaris, Mouelhy menyampaikan jumlah sangu untuk Amidhan paling besar di banding untuk yang lain. (baca : Sertifikat Halal MUI Itu Harusnya Gratis, namun...)

Izin halal dari MUI tidak turun untuk tiga instansi itu, terhitung instansi Mouelhy. Permintaan Mouelhy tidak diterima dengan argumen kantor perusahaan Mouelhy dirumah serta mempekerjakan anak serta istrinya. " Pernyataan itu jauh sekali dari sebenarnya, " kata Mouelhy. " Dari 1979 kantor saya ada di pusat usaha Sydney. " (Baca : Calo Halal Asal Indonesia Beroperasi di Australia)

Dengan pernyataan Amidhan itu, Mouelhy meminta auditor pemerintah mengusutnya lantaran kemungkinan Amidhan serta beberapa petinggi itu memperoleh duit sangu ganda. (Baca juga : Ada Pejabat MUI di Balik Patgulipat Label Halal)

Dalam ketentuanya, MUI mengambil keputusan honor untuk petinggi yang di kirim untuk mensurvei atau mengaudit instansi halal diluar negeri. Besarnya US$ 115 per orang /hari.

Selesai Disadap, Kemlu Tingkatkan Kerja Sama juga dengan BIN

JAKARTA - Kenyataan bahwasanya Indonesia sudah berkali-kali disadap, bikin Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mencari langkah supaya hal semacam ini tidak terulang di hari esok. Bukan sekedar menyapa negara pelaku, Kemlu juga menambah kerja sama juga dengan beberapa pihak.

" Pasca insiden penyadapan, kerja sama kemlu dengan Instansi Sandi Negara serta Tubuh Intelijen Negara (BIN) semakin ditingkatkan, " jawab Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa, saat diberondong pertanyaan masalah penyadapan waktu rapat dengan Komisi I DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2014).

Marty menuturkan, kontrol alat komunikasi baik fisik serta nonfisik waktu ini ikut ditingkatkan. Kontrol itu juga dikhususkan untuk alat komunikasi Indonesia diluar negeri.

Ditambahkan Marty, Kemlu waktu ini tengah berusaha keras supaya penyadapan tak kembali berlangsung. Beberapa langkah juga telah ditempuh Indonesia, terhitung diplomasi atau teguran keras dengan memanggil duta besar Indonesia untuk Australia.

Untuk tunjukkan keseriusannya, dubes Indonesia untuk Australia juga belum kembali ke Canberra, Australia. Bukan sekedar itu, Indonesia juga tetap membekukan kerja sama di bagian militer, intilijen, serta pencari suaka dengan Australia.

" Terserah Rakyat Indonesia untuk Menentukan Pemimpinnya "

JAKARTA - Penentuan Umum Indonesia bakal mengundang perhatian besar dari dunia, tidak kecuali oleh Amerika Serikat (AS). Menteri Luar Negeri AS John Kerry menilai pihaknya tak dapat memengaruhi jalannya Pemilu Indonesia.

Politikus Partai Demokrat itu menyebutkan bahwasanya AS menghormati Indonesia untuk negara demokrasi yang maju. Ditambah lagi posisi Indonesia untuk rekanan Negeri Paman Sam yang dekat.

" Namun seluruhnya (pemilu) itu terserah rakyat Indonesia untuk menentukan pemimpinnya. Amerika Serikat tak lagi terlibat apa pun dengan pemilu, seluruhnya ada di tangan rakyat Indonesia untuk menentukan, " papar John Kerry, pada konferensi pers di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (17/2/2014).

Untuk Kerry negaranya tak lagi melakukan tindakan hipokrit dengan menyebutkan satu negara untuk negara yang menjunjung tinggi demokrasi serta menghormati kedaulatannya, tetapi lalu selanjutnya berbalik arah dengan mencampuri penentuan umum yang ditempuh.

" Kami meyakini sesudah pemilu ini, kami bakal menjaga kerja sama yang kuat dengan Indonesia. Kami juga terus menghormati demokrasi Indonesia, menghormati HAM, serta menghormati pluralisme serta toleransi yang ada, " paparnya.

Kerry terasa meyakini, sesudah pemilu th. ini, Indonesia selalu meneruskan perubahan positif dalam bagian demokrasi seperti yang telah diperlihatkan dalam 10 th. paling akhir.