Australia Sodorkan Bukti Cost Perjalanan MUI

Jakarta : Mohammed El-Mouelhy, Presiden Halal Ceritification Authority Australia, menolak pernyataan Ketua Majelis Ulama Indonesia Amidhan Shaberah masalah cost perjalanan ke Australia pada 2-8 April 2006. Dalam wawancaranya dengan majalah Tempo edisi 24 Februari - 2 Maret 2014, Amidhan menyampaikan cost peninjauan lembaga-lembaga halal itu atas cost Kementerian Agama.

Menurut Amidhan ia berbarengan enam orang yang lain bertandang ke Australia untuk mensurvei enam instansi halal yang meminta izin dapat keluarkan sertifikat halal untuk produsen makanan serta minuman di negeri Kanguru itu. " Lantaran di ajak Kementerian Agama, biayanya dijamin APBN, " kata Amidhan. Ia menegaskan kembali pernyataan itu dalam jumpa pers di kantornya, pada Rabu, 26 Februari 2013.

Mouelhy yang membaca wawancara itu selekasnya kirim surat elektronik pada redaksi Tempo yang diisi bukti ticket untuk tamu-tamunya itu. Keseluruhan ia keluarkan duit Aus$ 28. 000 atau seputar Rp 300 juta--bukan Aus$ 26. 000 seperti ditulis majalah Tempo " Astaga Label Halal " terbit minggu ini--untuk sangu, ticket, hotel, serta akomodasi sepanjang berkeliling Australia itu. (baca : Ada Pejabat MUI di Balik Patgulipat Label Halal)

Menurut Mouelhy, meski ada tujuh orang dalam rombongan, cuma lima yang melanjutkan perjalanan keempat negara sisi hingga selesai sepekan. Dua pejabat, Ketua Komisi Fatwa Ma'ruf Amin serta Sekretaris Jenderal Ichwan Sam, kembali ke Indonesia saat mendarat di Melbourne dari Sydney.

Duit hasil patungan enam instansi halal itu dibungkus amplop serta diserahkan pada utusan MUI itu waktu pesawat bakal bertolak kembali ke Indonesia di Bandara Melbourne. Dalam pernyataan tersumpah di depan notaris, Mouelhy menyampaikan jumlah sangu untuk Amidhan paling besar di banding untuk yang lain. (baca : Sertifikat Halal MUI Itu Harusnya Gratis, namun...)

Izin halal dari MUI tidak turun untuk tiga instansi itu, terhitung instansi Mouelhy. Permintaan Mouelhy tidak diterima dengan argumen kantor perusahaan Mouelhy dirumah serta mempekerjakan anak serta istrinya. " Pernyataan itu jauh sekali dari sebenarnya, " kata Mouelhy. " Dari 1979 kantor saya ada di pusat usaha Sydney. " (Baca : Calo Halal Asal Indonesia Beroperasi di Australia)

Dengan pernyataan Amidhan itu, Mouelhy meminta auditor pemerintah mengusutnya lantaran kemungkinan Amidhan serta beberapa petinggi itu memperoleh duit sangu ganda. (Baca juga : Ada Pejabat MUI di Balik Patgulipat Label Halal)

Dalam ketentuanya, MUI mengambil keputusan honor untuk petinggi yang di kirim untuk mensurvei atau mengaudit instansi halal diluar negeri. Besarnya US$ 115 per orang /hari.

Iran Ancam Kirim Pasukan ke Pakistan

Teheran – Pemerintah Iran meneror bakal kirim pasukannya ke Pakistan manfaat membebaskan lima penjaga perbatasan Iran yang ditahan awal Februari.

BBC melaporkan Senin (17/2/2014), Menteri dalam negeri Iran Abdolreza Rahmani-Fazli meminta supaya Pemerintah Islamabad berasumsi serius keinginan Iran. ‘’Bila Pakistan tak lakukan beberapa langkah utama melawan grup teroris, Iran bakal kirim pasukannya ke lokasi Pakistan. Kami tak dapat menanti lagi, ’’ tuturnya.

Grup militan Sunni Jaish al-Adl disangka keras terlibat dalam penahanan ke lima tentara Iran itu. Jaish al-Adl diberitakan menempatkan potret ke lima tentara itu. Dalam video yang disiarkan telvisi Al-Arabiya, grup itu menghadirkan Sersan Jamshyd Danaifard yang menuturkan bahwasanya mereka ada dalam keadaan aman. Tentara Iran itu menuturkan Jaish al Adl bakal membebaskan mereka, jika pemerintah Teheran melepas 300 orang Suni yang dipenjarakan.

Oktober lalu, Jaish al-Adl di beritakan membunuh 14 tentara penjaga perbatasan Iran di Sistan Baluchistan, perbatasan Iran serta Pakistan. Untuk balasan, pemerintah daerah setempat menggantung 16 orang yang disangka dekat dengan Jaish al-Adl. Bln. November, grup itu juga menembak mati seseorang jaksa penuntut umum serta sopirnya serta Desember lalu, suatu bom meledak serta menewaskan 3 pasukan Garda Revolusi Iran.

Prancis Kirim 400 Tentara Penambahan ke Afrika Tengah

PARIS - Prancis merencanakan kirim 400 tentara untuk menolong memerangi krisis di Republik Afrika Tengah. Gagasan itu ikuti keinginan Sekjen PBB Ban Ki-moon memohon untuk mengakhiri krisis itu lebih cepat.

Pertolongan internasional yang kuat untuk menghentikan kekerasan di Afrika Tengah yang dapat beralih jadi suatu genosida. Sekian ditulis Reuters, Sabtu (15/2/2014).

Presiden Prancis Francois Hollande menekan negara-negara lain turut tunjukkan " penambahan solidaritas " serta menyerukan Dewan Keamanan PBB untuk menyetujui pembentukan pasukan penjaga perdamaian PBB di sisa koloni Prancis itu.

Sejumlah 838 ribu orang sudah mengungsi dari grup pemberontak Seleka -yang beberapa besar Muslim- merebut kekuasaan pada Maret th. lalu di negara bermayoritas Kristen. Sekurang-kurangnya 2. 000 orang sudah tewas dari Desember 2013 yang digambarkan untuk gelombang " pembersihan etnis agama. "

" Awan gelap atas kekejaman massa serta sektarian pembersihan etnis Republik Afrika Tengah mesti dihentikan, " kata Ban, waktu pertemuan Dewan Keamanan PBB.

Pasukan Prancis penambahan sejumlah 2. 000 orang bakal meluncur ke Republik Afrika Tengah. Prancis sudah kirim 1. 600 tentara pada Desember untuk menolong pasukan Uni Afrika, yaitu 6. 000 penjaga perdamaian sesaat Uni Eropa sudah sepakat untuk kirim sekira 500 tentara.

" Ini utama bahwasanya kemampuan Eropa bisa dengan cepat dikerahkan serta bahwasanya negara-negara anggota Uni Eropa bisa memobilisasi untuk berikan peran pada hal semacam ini, " kata Duta Besar PBB dari Prancis.

RUU Antikorupsi Tidak diterima, Kepala Menteri di India Resign

Kepala Menteri Delhi Arvind Kejriwal sudah mengundurkan diri sesudah Rancangan Undang-Undang (RUU) antikorupsi diblokir oleh majelis negara sisi itu.

Beberapa politisi oposisi memblokir RUU itu lantaran bakal membuat satu tubuh berdiri sendiri yang berkuasa dalam menyelidiki politisi serta pegawai negeri sipil yang disangka korupsi.

Pihak oposisi memiliki pendapat dengan cara inkonstitusional mengenalkan undang-undang yg tidak mempunyai kesepakatan dari pemerintah federal. Partai antikorupsi sudah bikin suatu debut yang spektakuler dalam pemilu beberapa waktu terakhir.

Melansir BBC, Sabtu (15/2/2014), Kejriwal yang baru berkuasa sepanjang 49 hari dalam kepemimpinannya, sudah meneror untuk mengundurkan diri bila RUU antikorupsi diblokir.

Ia juga sudah menulis surat pada Menteri Dalam Negeri India, Sushil Kumar Shinde, untuk menarik penawaran kesepakatan federal pada 2002 yang dinilai harus untuk hukum untuk dikenalkan ke parlemen Delhi.

" Kabinet aku sudah mengambil keputusan bahwasanya kami bakal mengundurkan diri. Di bawah ini yaitu surat pengunduran diri aku, " tegas Kejriwal.

RUU itu sudah diblokir oleh oposisi Kongres serta anggota parlemen BJP di Majelis Delhi pada Jumat, 14 Februari 2014 saat setempat.