Daging Halal-Nonhalal Di produksi Satu Atap, Apa Kata Ketua MUI?

Jakarta - Majelis Ulama Indonesia menyebutkan bakal meninjau lagi sertifikasi halal yang didapatkan dari instansi pemberi sertifikat halal di Australia, Islamic Coordinating Council of Victoria atau ICCV, pada rumah potong hewan (RPH) di Flemington, Australia. " Bila kelak ketemu, kita bakal memprotes. Berarti, kami bakal me-review sertifikasi, " kata Ketua Majelis Ulama Indonesia Amidhan Shaberah pada 26 Februari 2014 selesai jumpa pers.

Seperti ditulis majalah Tempo Astaga Label Halal yang terbit minggu ini, pabrik pemotongan daging yang berdiri dari 1981 itu mengolah daging halal serta daging nonhalal dalam satu lokasi serta peralatan yang sama. Di pabrik itu, daging dengan klasifikasi halal di proses saat pagi hari. Lalu pada siang sampai sore hari, ditempat yang sama serta pisau yang sama, daging nonhalal di proses.

Amidhan menjelaskan bahwasanya Majelis Ulama Indonesia bakal mendeteksi rumah potong hewan itu. Tetapi, menurut dia, rumah potong hewan itu berproduksi untuk keperluan lokal Australia, bukan hanya untuk luar negeri, terlebih Indonesia.

Tetapi, waktu Tempo bertanya ihwal sumber yang mengatakan bahwasanya pabrik itu malah mengekspor daging yang dilabel halal itu ke Indonesia, Malaysia, Cina, Jepang, Singapura serta negara-negara Timur-Tengah, Amidhan menyebutkan bakal mendeteksi serta mempertanyakan hal semacam itu pada ICCV. " Hingga dapat kita cabut izinnya seperti AHFS, " kata Amidhan.

Amidhan mempertanyakan, dalam ihwal sertifikasi halal ini, ia terasa senantiasa dikejar oleh media. Walau sebenarnya, ada tiga pejabat yang lain, seperti Sekretaris Jenderal Ichwan Syam, Ketua Komisi Fatwa Ma'ruf Amin serta Direktur LPPOM MUI Lukmanul Hakim. (Baca : Ada Pejabat MUI di Balik Patgulipat Label Halal)

Manajer administrasi sekalian auditor untuk ICCV, Sidki Guzel, mengaku lembaganya berikan sertifikasi halal untuk perusahaan di Flemington itu. Guzel menyampaikan tiap-tiap negara mempunyai standard yang tidak sama dalam masalah halal. Saat berikan sertifikasi halal, ICCV merujuk pada kriteria yang diputuskan di setiap negara. " Saya pastika product yang diekspor ke Indonesia diolah dengan standard halal. Tak ada pemrosesan daging halal serta nonhalal dalam satu atap, " katanya. (Baca : Sertifikat Halal MUI Itu Harusnya Gratis, namun...)

Pejabat Majelis Ulama Indonesia ditengarai memainkan izin pemberian sertifikat halal di Australia serta negara lain. Penelusuran Tempo, beberapa bukti tunjukkan ada setoran-setoran yang di kirim berkenaan dengan pemberian lisensi untuk perusahaan di Australia. Lisensi ini dipakai oleh perusahaan lokal Australia untuk berikan label halal untuk product yang di jual di Indonesia. (Baca : Calo Halal Asal Indonesia Beroperasi di Australia)

Amidhan mengepalai bidang masalah ekonomi serta sertifikasi halal di MUI. Berbarengan Sekretaris Jenderal Ichwan Syam, sinyal tangannya terdaftar pada surat izin untuk lembaga-lembaga pemberi label halal. Keduanya juga yang meneken surat pencabutan izin bila perusahaan dikira tidak mematuhi ketentuan MUI. (Baca : Ada Pejabat MUI di Balik Patgulipat Label Halal)

Amidhan menyangkal terima setoran. Menurut Amidhan, walau ia yang meneken surat izin atau sanksi, keputusannya diketok berbarengan tiga orang yang lain. Salah satunya Direktur Instansi Pengkajian Pangan, Obat-obatan, serta Kosmetika MUI Lukmanul Hakim.

Di Depan Simpatisan, Risma Terangkan Pernah Pamitan

Surabaya - Tri Rismaharini kembali mengemukakan tujuannya untuk mengundurkan diri dari jabatan Wali Kota Surabaya. Itu dikatakannya pada beberapa puluh ibu-ibu pengajian yang berunjuk rasa di Balai Kota Surabaya.

Datang seputar jam 11. 00 WIB, mereka mengemukakan support supaya Risma bertahan. Support itu nampak sesudah lihat berita di tv yang santer memberitakan gosip Risma mundur. Baru seputar jam 12. 10 WIB, Risma yang baru kembali ke kantornya menjumpai simpatisannya. Pada mulanya, Risma menghadiri peresmian taman di Jambangan. (baca : Gosip Risma Mundur, Netizen Salahkan PDIP)

Komune satu diantara pengajian di Surabaya itu mengungkap support serta harapannya pada Risma. Semasing pengunjuk rasa mengungkap unek-uneknya. " Kami tidak pengin Ibu (Risma) mundur. Anak-anak kami yang tidak dapat sekolah, Ibu sekolah, kan, " ucap satu diantara ibu-ibu pengajian.

" Beberapa orang miskin yang dipelihara oleh Ibu, " kata yang lain. " Kami tak minta apa-apa, kami tak ada kebutuhan apa-apa, kami cuma ingin Ibu terus bertahan berbarengan kami untuk Kota Surabaya. " baca : Puan Minta Risma Tidak Sharing ke Mana-mana)

Mendengar teriakan serta curhatan dari warganya, Risma tidak mampu bicara. Dia cuma sesekali melihat langit-langit agar dapat menahan air matanya yang hampir jatuh.

Terdiam cukup lama, Risma pada akhirnya bertemura. " Tadi pagi saya ngumpulkan semua SKPD ingin pamitan mundur, lha kok saat ini Bapak-Ibu seperti ini. Saya tidak tahu mesti ngomong apa, " ucap Risma yang lalu tumpah air matanya.

Saat itu juga beberapa simpatisan berteriak sembari menangis. " Janganlah, Bu..., " teriak mereka.

" Saya tidak dapat janji. Ini tak gampang untuk saya, tak gampang, " jawab Risma.

Deden Unggah Beberapa ratus Video Bokep SMP & SMA

JAKARTA -‎ Direktorat Tindak Pidana Spesial Bareskrim Polri temukan fakta dari 120 ribu video pornografi yang diunggah Deden Martakusumah (28), ada beberapa ratus video porno yang diperankan oleh siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP).

‎ " Inilah fakta yang kita dapatkan, ada anak SMP serta SMA sebagai pemeran video. Ini yang di jual pelaku, " tegas Direktur Tindak Pidana Ekonomi Spesial Brigjen Pol Arief Sulistyanto pada wartawan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (26/2/2014).

Arief juga mengakui, prihatin dengan keadaan ini lantaran bisa meneror generasi muda Indonesia. " Ini jadi keprihatinan kita seluruhnya, ada yang SMP serta ini saya mau tunjukkan korban dalam situasi tak sadar, " sambungnya.

Pihaknya tetap menelusuri asal usul dari tempat mana pelaku Deden dapat memperoleh video porno yang melibatkan anak dibawah usia itu.

" Kami tetap memahami apakah memanglah pelaku cuma memperoleh video itu dari internet atau ada pihak yang memfasilitasi pembuatan video itu, " selesainya.

Guru SD Jam Murid dengan Bambu Berpaku, Mendikbud Turun Tangan

Jakarta - Mendikbud M Nuh bakal memanggil Kepala Dinas Pendidikan Simalungun, Sumut, berkenaan masalah pemukulan yang dikerjakan guru SD bernama Hokmaria Saragih. Tindak kekerasan dalam wujud apapun di sekolah tidak dibenarkan.

" Kami bakal panggil kepala dinasnya untuk menuturkan apa duduk perkaranya, " tutur Nuh di acara Bidikmisi, di Gedung Bidakara, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (27/2/2014).

Bekas Rektor ITS ini menegaskan, semua wujud tindak kekerasan didunia pendidikan oleh siapa juga baik peserta didik ataupun tenaga pendidik tak dibenarkan. Karenanya, apabila Hokmaria dapat dibuktikan bersalah maka sanksi bakal menantinya.

Pemanggilan Kadis Pendidikan Simalungun ditujukan untuk mencari kebenaran pada masalah kekerasan itu. M Nuh belum dapat meyakinkan apakah guru itu memanglah bersalah atau tak.

" Bila dapat dibuktikan pasti bakal di beri sanksi sesuai sama ketentuan mainnya, " ujarnya

Peristiwa pemukulan ini berjalan pada Senin (24/2/2014) lalu. Mereka dipukul waktu jam pelajaran IPS. Beberapa siswa ribut waktu guru-guru tengah rapat.

Ahmad Afrijal (9), salah seseorang murid menceritakan, Hokmaria datang sembari membawa bambu dengan panjang seputar 30 cm.. Semua murid di kelas terkena jam. Rupanya, di bambu itu ada paku yang

Hal sama juga disebutkan Habil Aljabar (9), siswa yang lain. Dia menyampaikan bambu itu di ambil Hokmaria dari keranjang sampah kelas. " Itu sisa bingkai kerajinan tangan, maka dari itu ada pakunya Om, " jelasnya sambil memegang kepalanya yang diperban.

Disebabkan peristiwa itu, terdapat banyak siswa seperti Dian Febrian (8), Serli Olimpia (9) serta Noval Lubis (8) alami demam.

Kepala sekolah SD itu, Sinta Samosir membetulkan peristiwa itu. Menurut dia, peristiwa itu berjalan waktu kepala sekolah tengah mengadakan rapat di ruangan yang bersebelahan dengan ruangan kelas 3

Begini Langkah Ahok Mengusir Mafia di Rusunawa

Jakarta - Nada Basuki Tjahaja Purnama yang tengah mengadakan rapat dengan petinggi dinas perumahan DKI Jakarta itu terdengar keras, 'meledak-ledak' sampai ke luar ruangan.

Walau sebenarnya area rapat wakil gubernur itu tertutup rapat, terhitung pintunya. Rabu (26/2) tempo hari orang nomer dua di Jakarta itu seakan tengah 'mengadili' bawahannya yang bertanggungjawab mengelola rumah susun simpel sewa.

Sumber detikcom yang ada didalam ruangan menyebutkan, pria yang akrab disapa Ahok itu memanglah tengah geram dengan pegawai di dinas perumahan. Ini dipicu oleh maraknya mafia dirumah susun simpel sewa, baik di Marunda, Sukapura, ataupun Pinus Elok.

Terlebih praktek mafia di rusunawa itu telah berjalan lama. Juga Ahok telah memperoleh laporannya dari setahun lalu. Mafia itu bekerja dengan benar-benar rapi. Satu diantara modusnya dengan tunda surat kesepakatan sewa pada penghuni dengan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Dengan cara ini unit rumah susun dapat dengan leluasa dipindahtangankan.

Modus tersebut yang menyusahkan aparat waktu menindak pelaku penyalahgunaan unit di rusunawa. Disangka modus ini dikerjakan dengan melibatkan pegawai di dinas perumahan. “Lha kan ada kantor perwakilan dinas perumahan di rusunawa itu, ” kata sumber detikcom yg tidak ingin dijelaskan namanya, Kamis (27/2) di Jakarta.

Sederet fakta tersebut yang mengakibatkan Ahok tidak lagi yakin dengan beberapa inspeksi mendadak yang belakangan ini rajin di gelar pegawai dinas perumahan. Dia juga mempersiapkan beberapa kiat untuk memberantas mafia di rusunawa.

Razia tidak lagi dikerjakan cuma oleh pegawai dinas perumahan, namun dengan menggandeng Direktur Reserse Kriminil Umum Kepolisian Daerah Metro Jaya. “Ahok tidak ingin cuma kepolisian bidang, lantaran mafia di rusunawa ini tak sembarangan, ” kata sumber detikcom yg tidak ingin dijelaskan namanya itu.

Dalam razia itu unit yang ketahuan diselewengkan segera bakal disegel. Jika ada penghuni yang belum mempunyai surat kesepakatan sewa, maka waktu itu akan dibuatkan. “Dengan langkah begini yang memiliki unit yang asli bakal nampak. Bila tidak nampak dia bakal gigit jari, ”

Pada PNS yang ketahuan terlibat praktek mafia di rusunawa, Ahok tidak bakal berkompromi. Selesai rapat, pada wartawan bekas Bupati Belitung Timur itu mengakui telah mengantongi beberapa nama yang disangka terlibat penyelewengan dirumah susun.

Mafia yang ada dibalik penyewaan serta jual beli rusunawa tidak cuma dari unsur RT serta RW. Penyelidikan dari Dinas Perumahan juga telah menghimpun beberapa beberapa nama oknum PNS yang di ketahui turut bermain.

“Kami telah kumpulin, di kepala dinas ada listnya siapa-siapa saja, kuitansi jualnya berapakah, rekaman pernyataan serta materainya telah ada seluruhnya, ” kata Ahok di kantornya Rabu (26/2) tempo hari.

Direktur Reserse Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Heru Pranoto menyebutkan penyelewengan di rusunawa telah masuk aksi kejahatan kriminil. Dia meyakinkan pelakunya dapat dipidana, tidak cuma perdata.

Terlebih bila kelak diketahui ada tindakan premanisme terorganisir dibalik usaha jual beli rumah ataupun sewa diatas sewa. “Deliknya banyak, dapat pidana umum atau persoalan pencucian duit. Kelak kami tengok dari tindakannya, ” kata Heru di Balai Kota Jakarta.

Kerugian banjir Manado Rp1, 8 triliun

Manado (ANTARA News) - Pemerintah Kota (Pemkot) Manado, Sulawesi Utara melaporkan ke Tubuh Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) keseluruhan kerugian disebabkan bencana banjir bandang yang menempa Manado serta sekitarnya pada 15 Januari sebesar Rp1, 8 triliun

" Data itu dibawa Wali Kota Manado Vicky Lumentut ke Tubuh Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hari ini, " kata Kepala Tubuh Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Manado, Maximilian Tatahede, di Manado, Selasa.

Maximilian menyampaikan, data kerugian itu yaitu paduan laporan rusaknya seluruhnya infrastruktur di Manado, dimulai dari rumah masyarakat, jalan, jembatan, drainase, tanggul sungai, talud sungai, fasilitas umum seperti gedung sekolah, Puskesmas, rumah beribadah sampai pasar tradisional.

Ia mengatakan, menurut data yang ada, bangunan rumah yang rusak mudah sejumlah 4. 073 unit dengan taksiran kerugian Rp31, 5 juta per unit keseluruhan sebesar Rp128. 299. 500. 000, lalu rusak tengah 1. 971 unit nilai per unit Rp94, 5 juta keseluruhan Rp186. 259. 500. 000, berat 3. 702 unit taksiran Rp157, 5 juta keseluruhan Rp583. 065. 000. 000 serta tenggelam sejumlah 840 unit nilai Rp157, 5 juta juta dengan keseluruhan Rp132. 300. 000. 000.

Lalu untuk bangunan sekolah serta rumah dinas guru, rusak mudah 993 unit atau 418 kelas keseluruhan kerugian Rp16. 385. 600. 000, berat 23 kelas kerugian Rp4. 508. 000. 000 serta rumah dinas guru 30 unit kerugian sejumlah Rp56 juta.

Lalu untuk Puskesmas yang rusak sejumlah tiga unit dengan nilai masing-masing Rp315 juta keseluruhan Rp945 juta, Puskesmas pembantu rusak mudah 10 unit nilai Rp735 juta, lalu rumah dinas dokter tujuh unit rusak mudah keseluruhan Rp514, 5 juta, poliklinik, BP gigi, gudang, obat serta KPAD lima unit rusak nilainya Rp367, 5 juta.

Untuk rumah beribadah yang terkena hantaman banjir bandang yaitu gereja rusak tengah 30 unit kerugian Rp12, 6 miliar, Masjid 28 unit dengan keseluruhan kerugian Rp11. 760. 000. 000, serta klenteng sejumlah 4 unit Rp1. 680. 000. 000.

Sedang untuk perkantoran yang rusak sejumlah 17 unit, dengan keseluruhan kerugian sebesar Rp4. 712. 000. 000, pasar tradisional sejumlah delapan unit dengan kerugian Rp350. 400. 000.

Untuk infrastruktur kerugian yang diverifikasi serta dihitung BPBD serta Dinas PU Manado terdiri atas jalan selama 31, 6 km. sebesar Rp39, 5 miliar, jembatan lima unit sejumlah Rp40, 4 miliar, drainase 23, 8 km. sejumlah Rp26 miliar, tanggul anak sungai 4, 6 km kerugian Rp20, 4 miliar, pipa PT air 51 unit kerugian Rp31. 325. 000. 000, lalu tanggul DAS Tondano 6, 2 km rugi Rp360 miliar, tanggul sungai Sario satu km Rp60 miliar, serta tanggul DAS Sawangan satu kilomter Rp140 miliar.

" Keseluruhan seluruh kerugian yang dihadapi disebabkan terjangan banjir bandang pada 15 Januari lalu sebesar Rp1. 824. 512. 600. 000 serta dilaporkan Wali Kota Manado, baru lalu bakal ditetapkan gagasan tindakan, " tuturnya.

Ahok Larang Kadishub Terlibat Tender Bus

Jakarta - Pemerintah Propinsi (Pemprov) DKI keluarkan kebijakan baru tentang pekerjaan pokok serta manfaat (Tupoksi) Kepala Dinas Perhubungan (Ka dishub). Kebijakan itu mengatur larangan Kadishub terlibat dalam tender pengadaan bus.

Kebijakan ini dikeluarkan supaya masalah bus transjakarta serta Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) yang karatan serta rusak tak terulang lagi.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyampaikan, pekerjaan Kadishub yang baru waktu ini dapat berikan kuasa pada suku dinas (sudin) dalam menggerakkan program berkenaan pengembangan transportasi ataupun kemacetan di Jakarta.

Pekerjaan setelah itu, diterangkan pria yang akrab disapa Ahok ini, Kadishub DKI yang saat ini dijabat Muhammad Akbar tak akan diijinkan terlibat dalam pengadaan barang seperti bus-bus untuk angkutan umum. Terhitung pengadaan pembangunan halte serta terminal bus.

" Dia (Kadishub) tak bisa terlibat dalam tender pengadaan bus, terhitung halte serta terminal. Seluruhnya diserahkan ke PT Transjakarta. Dia tidak bisa ngurusin proyek terus-terusan, ” kata Ahok di Balaikota DKI, Jakarta, Selasa (18/2/2014).

Politisi Gerindra ini inginkan Kadishub yang saat ini lebih fokur mengatur marka jalan yang telah buruk untuk diperbaiki, pembagian shift petugas untuk penyusunan jalan raya terutama di jalur busway.

Dan membikinkan yellow box untuk menolong polisi jalan raya yang lakukan tilang pada kendaraan bermotor yang tidak mematuhi ketentuan jalan raya. Lalu gunakan system closed circuit television (CCTV) serta monitornya dipusatkan disuatu tempat hingga bisa mengawasi jalan raya dengan baik.

" Kadishub yang saat ini tambah baik ngurusin marka jalan yang buruk, kerja sama juga dengan Dinas PU jalan mana yang perlu petugas. Yang utama mikirin pembenahan jalan raya serta pengembangan transportasi. Tak bisa terlibat dalam proyek, " tegasnya.

Profil Ical Tidak Sehebat SBY

Jakarta - Partai Golkar mengaku elektabilitas Aburizal Bakrie (Ical) untuk capres tetap dibawah elektabilitas partai. Hal semacam ini dikarenakan lantaran profil Ical tidak sama dengan profil Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dapat lebih menonjol dari Partai Demokrat.

" Memanglah diakui, pak Ical tidak sehebat SBY, lantaran faktanya di Demokrat SBY yang jadi penopang nada Demokrat, " tutur Wakil Bedahara Umum (Wabendum) DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo di Gedung DPR, Selasa (18/2/2014).

Menurut dia, elektabilitas Ical tetap jauh dari partai. Tetapi waktu ini Golkar lihat ada trend yang positif dari elektabilitas Ical mendekati Pilpres 2014.

Hal semacam ini diperlihatkan dengan naiknya elektabilitas Ical walau penambahannya itu tak penting seperti capres-capres yang lain.

" Ini tengah kita usahakan seluruhnya supaya Golkar dapat 20 %. Ini pak Ical ada trend yang meningkat walau agak lambat, " paparnya.

Bambang menyampaikan, lambannya penambahan elektabilitas Ical dikarenakan lantaran profil Ical tak sekuat seperti SBY di th. 2004 serta 2009. Tetapi hal semacam ini benar-benar lumrah mengingat Golkar tidaklah parpol yang memprioritaskan sosok profil untuk menaikan elektabilitas partai.

" Bila di Golkar itu tak ada sejarahnya di gendong profil. Yang ada Golkar menyokong profilnya, " tandasnya.