Bima Arya Tolak RUU Pilkada, Amien Rais : Dia Telah Saya Briefing

Jakarta - Wali Kota Bogor, Bima Arya yang juga adalah kader Partai Amanat Nasional (PAN) menyebutkan penolakannya pada pengesahan RUU Pilkada dengan pilihan pilkada melalui DPRD. Arya yang malam ini turut rapat berbarengan beberapa kader di kantor DPP PAN, rupanya sudah diingatkan segera oleh sebagian pejabat partai, satu diantaranya yaitu Ketua Majelis Pertimbangan PAN, Amien Rais.

" Oh untuk Bima Arya saya briefing juga. Saya katakan, mas Bima, anda janganlah cemas, bila anda bagus kelak bakal diambil DPRD. itu saja, " kata Amien selesai rapat di Kantor DPP PAN, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (11/9/2014).

Bima Arya sendiri yang malam ini turut ada tidak memberi komentar lebih jauh tentang hasil rapat serta briefing yang didapatkan pejabat partai kepadanya. Selesai rapat yang selesai seputar jam 22. 00 WIB itu, Bima segera meninggalkan kantor DPP.

Bima Arya memanglah tidak sama pendapat dengan sikap partainya masalah RUU Pilkada. Bima pilih Pilkada segera dari pada Pilkada melalui DPRD.

Waktu di tanya masalah hal itu, Bima menyebutkan ketidaksamaan pendapat didalam partai umum. Apabila setiap saat tidak sama pendapat, seseorang kader keluar, jadi partai tidak akan sehat.

" Kita mesti punya kebiasaan mengelola ketidaksamaan. Parpol mesti selalu di bangun. Right or wrong is my party. We are proud when it is right. When it is wrong, make it right. Saya turut membangun PAN tahun 1998 di Bandung. Sekali matahari, terus matahari, " tegasnya pada detikcom, Rabu (10/9).

Gerindra : DPRD DKI Bakal Laporkan Ahok ke Polisi

Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerindra M Taufik menyebutkan ada gagasan dewan melaporkan Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ke kepolisian. Ahok dilaporkan lantaran pernyataannya dikira mengejek DPRD.

" Jalur hukumnya ditempuh juga, kita ingin ajukan ke kepolisian, lantaran ini kan penghinaan pada instansi negara, " tutur Taufik di Gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakpus, Jumat (12/9/2014).

Taufik menyebutkan penghinaan yang dikerjakan Ahok dikerjakan dengan menuding DPRD punya masalah berkenaan konteks Pilkada lewat DPRD. " Banyak (penghinaan dengan sebutan) DPRD calo, DPRD kerjanya main golf saja. Semua macamlah penghinaan pada DPRD, " katanya.

Walau sebenarnya juga sebagai Wagub, Ahok harusnya sadar dengan jalinan pada eksekutif serta legislatif dalam menggerakkan roda pemerintahan. " Ahok tidak sadar bila dia ingin mengadakan pemerintah, ada instrumen utama, satu legislatif satu eksekutif, tidak dapat sendiri-sendiri. Ini jalinan tata negara, jadi janganlah dinafikan, janganlah dihina-hina, " sambungnya.

Taufik menyebutkan gagasan pelaporan Ahok ke penegak hukum pernah dibicarakan dalam rapat pimpinan fraksi serta dewan Kamis (11/9). Dia mengklaim beberapa besar fraksi menyepakati pelaporan Ahok.

" Kurang lebih demikian seluruhnya maka dari itu tempo hari kan di sampaikan juru bicara kita Selamet Nurdin dari PKS, jalur hukum kita tempuh lalu jalur-jalur yang disebut kewenangan dewan sesuai sama UU juga dikerjakan termasuk juga di dalamnya interpelasi, " papar Ketua DPD Gerindra DKI ini.

Dia menyampaikan pelaporan bakal dikerjakan minggu depan. " Umumnya fraksi setuju seperti ada Demokrat, PPP, PKS, Golkar, " kata Taufik.

Dipersilakan Jokowi Masuk PDIP, Ini Respon Ahok

Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dilirik beberapa partai menyusul hengkangnya dari Partai Gerindra. Satu diantara partai yang siap terima yaitu PDIP serta ajakan itu segera dilontarkan oleh Joko Widodo (Jokowi).

" Dari dahulu memanglah telah dekat kok sama PDIP. Dari dahulu jalinan saya baik, " kata Ahok pada wartawan di Gedung Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (12/9/2014)

Walaupun mengakui mempunyai jalinan baik, Ahok menampik dengan cara halus berhimpun dengan partai yang di pimpin Megawati itu. Ahok juga mengakui tidak ingin mau masuk partai mana juga sekarang ini. " Tidak usah partai politiklah, " kata Ahok.

Bapak 3 anak ini terus meyakini dapat menggerakkan pemerintahan juga sebagai kepala daerah kepala daerah DKI Jakarta walau tanpa ada support partai politik.

Ahok pernah menyatakan tidak mau masuk parpol lagi. Ia mau konsentrasi merampungkan persoalan di Jakarta. Terkecuali PDIP, PKB juga siap terima Ahok juga sebagai kadernya.

Kagumi Sikap Tegas serta Beraninya, PKB Ngebet Gaet Ahok

Sikap yang di ambil Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), memetik banyak pro-kontra. Walau demikian, PKB berasumsi sikap Ahok juga sebagai hal yang positif serta kembali menawarkannya untuk berhimpun.

" Memanglah pendekatannya terkadang terlampau keras saja. Pemakaian tata bhs juga terkadang jadi permasalahan. Namun Ahok baik, dia sosok yang berani, " tutur Wasekjen DPP PKB Daniel Johan dalam keterangannya, Jumat (12/8/2014).

Menurut Daniel, keberanian Ahok pantas diteladani. Style Ahok yang ceplas-ceplos serta memetik cibiran dari sebagian pihak, dinilainya mempunyai tujuan untuk kebutuhan rakyat.

" Berarti sepanjang keberanian dia otentik dari hati yang baik untuk kebutuhan rakyat, syukurlah dapat membuahkan profil pemimpin yang berkerakyatan. Sekarang ini rakyat sangatlah perlu keteladanan, " kata anggota DPR dipilih itu.

Daniel juga kembali menyatakan bahwa partainya siap terima Ahok juga sebagai kader bila bekas Bupati Belitung Timur itu mau berhimpun. Semua anggota DPRD DKI dari PKB dimaksud Daniel akan selalu mensupport kebijakan Ahok.

" Bila Ahok ingin ke PKB, kita ya sangatlah terbuka terima. Tidak usah pendekatan, kita sama Ahok dekat kok. Itu pilihan politik seseorang Ahok, " ungkap Daniel.

" Partai pendukung Jokowi-JK termasuk juga PKB bakal ada di barisan paling depan berbarengan orang-orang, terutama warga DKI, untuk mensupport Ahok sepanjang itu untuk kemaslahatan rakyat, " tutupnya.

Daging Halal-Nonhalal Di produksi Satu Atap, Apa Kata Ketua MUI?

Jakarta - Majelis Ulama Indonesia menyebutkan bakal meninjau lagi sertifikasi halal yang didapatkan dari instansi pemberi sertifikat halal di Australia, Islamic Coordinating Council of Victoria atau ICCV, pada rumah potong hewan (RPH) di Flemington, Australia. " Bila kelak ketemu, kita bakal memprotes. Berarti, kami bakal me-review sertifikasi, " kata Ketua Majelis Ulama Indonesia Amidhan Shaberah pada 26 Februari 2014 selesai jumpa pers.

Seperti ditulis majalah Tempo Astaga Label Halal yang terbit minggu ini, pabrik pemotongan daging yang berdiri dari 1981 itu mengolah daging halal serta daging nonhalal dalam satu lokasi serta peralatan yang sama. Di pabrik itu, daging dengan klasifikasi halal di proses saat pagi hari. Lalu pada siang sampai sore hari, ditempat yang sama serta pisau yang sama, daging nonhalal di proses.

Amidhan menjelaskan bahwasanya Majelis Ulama Indonesia bakal mendeteksi rumah potong hewan itu. Tetapi, menurut dia, rumah potong hewan itu berproduksi untuk keperluan lokal Australia, bukan hanya untuk luar negeri, terlebih Indonesia.

Tetapi, waktu Tempo bertanya ihwal sumber yang mengatakan bahwasanya pabrik itu malah mengekspor daging yang dilabel halal itu ke Indonesia, Malaysia, Cina, Jepang, Singapura serta negara-negara Timur-Tengah, Amidhan menyebutkan bakal mendeteksi serta mempertanyakan hal semacam itu pada ICCV. " Hingga dapat kita cabut izinnya seperti AHFS, " kata Amidhan.

Amidhan mempertanyakan, dalam ihwal sertifikasi halal ini, ia terasa senantiasa dikejar oleh media. Walau sebenarnya, ada tiga pejabat yang lain, seperti Sekretaris Jenderal Ichwan Syam, Ketua Komisi Fatwa Ma'ruf Amin serta Direktur LPPOM MUI Lukmanul Hakim. (Baca : Ada Pejabat MUI di Balik Patgulipat Label Halal)

Manajer administrasi sekalian auditor untuk ICCV, Sidki Guzel, mengaku lembaganya berikan sertifikasi halal untuk perusahaan di Flemington itu. Guzel menyampaikan tiap-tiap negara mempunyai standard yang tidak sama dalam masalah halal. Saat berikan sertifikasi halal, ICCV merujuk pada kriteria yang diputuskan di setiap negara. " Saya pastika product yang diekspor ke Indonesia diolah dengan standard halal. Tak ada pemrosesan daging halal serta nonhalal dalam satu atap, " katanya. (Baca : Sertifikat Halal MUI Itu Harusnya Gratis, namun...)

Pejabat Majelis Ulama Indonesia ditengarai memainkan izin pemberian sertifikat halal di Australia serta negara lain. Penelusuran Tempo, beberapa bukti tunjukkan ada setoran-setoran yang di kirim berkenaan dengan pemberian lisensi untuk perusahaan di Australia. Lisensi ini dipakai oleh perusahaan lokal Australia untuk berikan label halal untuk product yang di jual di Indonesia. (Baca : Calo Halal Asal Indonesia Beroperasi di Australia)

Amidhan mengepalai bidang masalah ekonomi serta sertifikasi halal di MUI. Berbarengan Sekretaris Jenderal Ichwan Syam, sinyal tangannya terdaftar pada surat izin untuk lembaga-lembaga pemberi label halal. Keduanya juga yang meneken surat pencabutan izin bila perusahaan dikira tidak mematuhi ketentuan MUI. (Baca : Ada Pejabat MUI di Balik Patgulipat Label Halal)

Amidhan menyangkal terima setoran. Menurut Amidhan, walau ia yang meneken surat izin atau sanksi, keputusannya diketok berbarengan tiga orang yang lain. Salah satunya Direktur Instansi Pengkajian Pangan, Obat-obatan, serta Kosmetika MUI Lukmanul Hakim.

Pemanggilan Paksa Boediono Sesudah Reses DPR

Jakarta - Tim pengawas (Timwas) Century DPR bakal lakukan panggilan paksa pada Wakil Presiden (Wapres) Boediono lantaran sudah menampik 2 x panggilan Timwas Century.

Pamanggilan paksa itu bakal dikerjakan pada bln. Mei 2014 atau sesudah saat reses DPR.

" Pemanggilan paksa itu baru dapat dikerjakan sesudah reses, itu bln. Mei 2014, karena DPR kan reses di bln. Maret ini, " kata Anggota Timwas Century Bambang Soesatyo di Gedung DPR, Senayan, Selasa (18/2/2014).

Dia menuturkan, usaha pemanggilan paksa pada Boediono telah sesuai sama dengan UU MD3. Di mana semua pihak yang diundang DPR harus ada.

Hingga bila dalam 2 x undangan tak ada tiada argumen yang pasti, maka DPR mempunyai kewenangan untuk memanggil paksa.

Bambang menyampaikan, panggilan paksa ini karena DPR mau dengarkan penjelasan Boediono untuk bekas Gubernur Bank Indonesia (BI), bukan hanya untuk Wapres.

" Bila untuk Wapres itu DPR gunakan interpelasi, lantaran ini untuk bekas Gubernur BI maka di panggil paksa, " paparnya.

Timwas sendiri tidak tahu kenapa Boediono terus bersikeras tidak ingin ada di DPR. Juga Timwas menduga ada pihak-pihak spesifik yang berniat menghalang-halangi Boediono.

" Seluruhnya pihak bakal menghalang-halangi Boediono untuk datang. Kelak apa sebagai pernyataan Boediono itu bakal ramai, " tandasnya.

Ahok Larang Kadishub Terlibat Tender Bus

Jakarta - Pemerintah Propinsi (Pemprov) DKI keluarkan kebijakan baru tentang pekerjaan pokok serta manfaat (Tupoksi) Kepala Dinas Perhubungan (Ka dishub). Kebijakan itu mengatur larangan Kadishub terlibat dalam tender pengadaan bus.

Kebijakan ini dikeluarkan supaya masalah bus transjakarta serta Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) yang karatan serta rusak tak terulang lagi.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyampaikan, pekerjaan Kadishub yang baru waktu ini dapat berikan kuasa pada suku dinas (sudin) dalam menggerakkan program berkenaan pengembangan transportasi ataupun kemacetan di Jakarta.

Pekerjaan setelah itu, diterangkan pria yang akrab disapa Ahok ini, Kadishub DKI yang saat ini dijabat Muhammad Akbar tak akan diijinkan terlibat dalam pengadaan barang seperti bus-bus untuk angkutan umum. Terhitung pengadaan pembangunan halte serta terminal bus.

" Dia (Kadishub) tak bisa terlibat dalam tender pengadaan bus, terhitung halte serta terminal. Seluruhnya diserahkan ke PT Transjakarta. Dia tidak bisa ngurusin proyek terus-terusan, ” kata Ahok di Balaikota DKI, Jakarta, Selasa (18/2/2014).

Politisi Gerindra ini inginkan Kadishub yang saat ini lebih fokur mengatur marka jalan yang telah buruk untuk diperbaiki, pembagian shift petugas untuk penyusunan jalan raya terutama di jalur busway.

Dan membikinkan yellow box untuk menolong polisi jalan raya yang lakukan tilang pada kendaraan bermotor yang tidak mematuhi ketentuan jalan raya. Lalu gunakan system closed circuit television (CCTV) serta monitornya dipusatkan disuatu tempat hingga bisa mengawasi jalan raya dengan baik.

" Kadishub yang saat ini tambah baik ngurusin marka jalan yang buruk, kerja sama juga dengan Dinas PU jalan mana yang perlu petugas. Yang utama mikirin pembenahan jalan raya serta pengembangan transportasi. Tak bisa terlibat dalam proyek, " tegasnya.

Profil Ical Tidak Sehebat SBY

Jakarta - Partai Golkar mengaku elektabilitas Aburizal Bakrie (Ical) untuk capres tetap dibawah elektabilitas partai. Hal semacam ini dikarenakan lantaran profil Ical tidak sama dengan profil Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dapat lebih menonjol dari Partai Demokrat.

" Memanglah diakui, pak Ical tidak sehebat SBY, lantaran faktanya di Demokrat SBY yang jadi penopang nada Demokrat, " tutur Wakil Bedahara Umum (Wabendum) DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo di Gedung DPR, Selasa (18/2/2014).

Menurut dia, elektabilitas Ical tetap jauh dari partai. Tetapi waktu ini Golkar lihat ada trend yang positif dari elektabilitas Ical mendekati Pilpres 2014.

Hal semacam ini diperlihatkan dengan naiknya elektabilitas Ical walau penambahannya itu tak penting seperti capres-capres yang lain.

" Ini tengah kita usahakan seluruhnya supaya Golkar dapat 20 %. Ini pak Ical ada trend yang meningkat walau agak lambat, " paparnya.

Bambang menyampaikan, lambannya penambahan elektabilitas Ical dikarenakan lantaran profil Ical tak sekuat seperti SBY di th. 2004 serta 2009. Tetapi hal semacam ini benar-benar lumrah mengingat Golkar tidaklah parpol yang memprioritaskan sosok profil untuk menaikan elektabilitas partai.

" Bila di Golkar itu tak ada sejarahnya di gendong profil. Yang ada Golkar menyokong profilnya, " tandasnya.