Bima Arya Tolak RUU Pilkada, Amien Rais : Dia Telah Saya Briefing

Jakarta - Wali Kota Bogor, Bima Arya yang juga adalah kader Partai Amanat Nasional (PAN) menyebutkan penolakannya pada pengesahan RUU Pilkada dengan pilihan pilkada melalui DPRD. Arya yang malam ini turut rapat berbarengan beberapa kader di kantor DPP PAN, rupanya sudah diingatkan segera oleh sebagian pejabat partai, satu diantaranya yaitu Ketua Majelis Pertimbangan PAN, Amien Rais.

" Oh untuk Bima Arya saya briefing juga. Saya katakan, mas Bima, anda janganlah cemas, bila anda bagus kelak bakal diambil DPRD. itu saja, " kata Amien selesai rapat di Kantor DPP PAN, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (11/9/2014).

Bima Arya sendiri yang malam ini turut ada tidak memberi komentar lebih jauh tentang hasil rapat serta briefing yang didapatkan pejabat partai kepadanya. Selesai rapat yang selesai seputar jam 22. 00 WIB itu, Bima segera meninggalkan kantor DPP.

Bima Arya memanglah tidak sama pendapat dengan sikap partainya masalah RUU Pilkada. Bima pilih Pilkada segera dari pada Pilkada melalui DPRD.

Waktu di tanya masalah hal itu, Bima menyebutkan ketidaksamaan pendapat didalam partai umum. Apabila setiap saat tidak sama pendapat, seseorang kader keluar, jadi partai tidak akan sehat.

" Kita mesti punya kebiasaan mengelola ketidaksamaan. Parpol mesti selalu di bangun. Right or wrong is my party. We are proud when it is right. When it is wrong, make it right. Saya turut membangun PAN tahun 1998 di Bandung. Sekali matahari, terus matahari, " tegasnya pada detikcom, Rabu (10/9).

Gerindra : DPRD DKI Bakal Laporkan Ahok ke Polisi

Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerindra M Taufik menyebutkan ada gagasan dewan melaporkan Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ke kepolisian. Ahok dilaporkan lantaran pernyataannya dikira mengejek DPRD.

" Jalur hukumnya ditempuh juga, kita ingin ajukan ke kepolisian, lantaran ini kan penghinaan pada instansi negara, " tutur Taufik di Gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakpus, Jumat (12/9/2014).

Taufik menyebutkan penghinaan yang dikerjakan Ahok dikerjakan dengan menuding DPRD punya masalah berkenaan konteks Pilkada lewat DPRD. " Banyak (penghinaan dengan sebutan) DPRD calo, DPRD kerjanya main golf saja. Semua macamlah penghinaan pada DPRD, " katanya.

Walau sebenarnya juga sebagai Wagub, Ahok harusnya sadar dengan jalinan pada eksekutif serta legislatif dalam menggerakkan roda pemerintahan. " Ahok tidak sadar bila dia ingin mengadakan pemerintah, ada instrumen utama, satu legislatif satu eksekutif, tidak dapat sendiri-sendiri. Ini jalinan tata negara, jadi janganlah dinafikan, janganlah dihina-hina, " sambungnya.

Taufik menyebutkan gagasan pelaporan Ahok ke penegak hukum pernah dibicarakan dalam rapat pimpinan fraksi serta dewan Kamis (11/9). Dia mengklaim beberapa besar fraksi menyepakati pelaporan Ahok.

" Kurang lebih demikian seluruhnya maka dari itu tempo hari kan di sampaikan juru bicara kita Selamet Nurdin dari PKS, jalur hukum kita tempuh lalu jalur-jalur yang disebut kewenangan dewan sesuai sama UU juga dikerjakan termasuk juga di dalamnya interpelasi, " papar Ketua DPD Gerindra DKI ini.

Dia menyampaikan pelaporan bakal dikerjakan minggu depan. " Umumnya fraksi setuju seperti ada Demokrat, PPP, PKS, Golkar, " kata Taufik.

Dipersilakan Jokowi Masuk PDIP, Ini Respon Ahok

Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dilirik beberapa partai menyusul hengkangnya dari Partai Gerindra. Satu diantara partai yang siap terima yaitu PDIP serta ajakan itu segera dilontarkan oleh Joko Widodo (Jokowi).

" Dari dahulu memanglah telah dekat kok sama PDIP. Dari dahulu jalinan saya baik, " kata Ahok pada wartawan di Gedung Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (12/9/2014)

Walaupun mengakui mempunyai jalinan baik, Ahok menampik dengan cara halus berhimpun dengan partai yang di pimpin Megawati itu. Ahok juga mengakui tidak ingin mau masuk partai mana juga sekarang ini. " Tidak usah partai politiklah, " kata Ahok.

Bapak 3 anak ini terus meyakini dapat menggerakkan pemerintahan juga sebagai kepala daerah kepala daerah DKI Jakarta walau tanpa ada support partai politik.

Ahok pernah menyatakan tidak mau masuk parpol lagi. Ia mau konsentrasi merampungkan persoalan di Jakarta. Terkecuali PDIP, PKB juga siap terima Ahok juga sebagai kadernya.

Kagumi Sikap Tegas serta Beraninya, PKB Ngebet Gaet Ahok

Sikap yang di ambil Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), memetik banyak pro-kontra. Walau demikian, PKB berasumsi sikap Ahok juga sebagai hal yang positif serta kembali menawarkannya untuk berhimpun.

" Memanglah pendekatannya terkadang terlampau keras saja. Pemakaian tata bhs juga terkadang jadi permasalahan. Namun Ahok baik, dia sosok yang berani, " tutur Wasekjen DPP PKB Daniel Johan dalam keterangannya, Jumat (12/8/2014).

Menurut Daniel, keberanian Ahok pantas diteladani. Style Ahok yang ceplas-ceplos serta memetik cibiran dari sebagian pihak, dinilainya mempunyai tujuan untuk kebutuhan rakyat.

" Berarti sepanjang keberanian dia otentik dari hati yang baik untuk kebutuhan rakyat, syukurlah dapat membuahkan profil pemimpin yang berkerakyatan. Sekarang ini rakyat sangatlah perlu keteladanan, " kata anggota DPR dipilih itu.

Daniel juga kembali menyatakan bahwa partainya siap terima Ahok juga sebagai kader bila bekas Bupati Belitung Timur itu mau berhimpun. Semua anggota DPRD DKI dari PKB dimaksud Daniel akan selalu mensupport kebijakan Ahok.

" Bila Ahok ingin ke PKB, kita ya sangatlah terbuka terima. Tidak usah pendekatan, kita sama Ahok dekat kok. Itu pilihan politik seseorang Ahok, " ungkap Daniel.

" Partai pendukung Jokowi-JK termasuk juga PKB bakal ada di barisan paling depan berbarengan orang-orang, terutama warga DKI, untuk mensupport Ahok sepanjang itu untuk kemaslahatan rakyat, " tutupnya.

Daging Halal-Nonhalal Di produksi Satu Atap, Apa Kata Ketua MUI?

Jakarta - Majelis Ulama Indonesia menyebutkan bakal meninjau lagi sertifikasi halal yang didapatkan dari instansi pemberi sertifikat halal di Australia, Islamic Coordinating Council of Victoria atau ICCV, pada rumah potong hewan (RPH) di Flemington, Australia. " Bila kelak ketemu, kita bakal memprotes. Berarti, kami bakal me-review sertifikasi, " kata Ketua Majelis Ulama Indonesia Amidhan Shaberah pada 26 Februari 2014 selesai jumpa pers.

Seperti ditulis majalah Tempo Astaga Label Halal yang terbit minggu ini, pabrik pemotongan daging yang berdiri dari 1981 itu mengolah daging halal serta daging nonhalal dalam satu lokasi serta peralatan yang sama. Di pabrik itu, daging dengan klasifikasi halal di proses saat pagi hari. Lalu pada siang sampai sore hari, ditempat yang sama serta pisau yang sama, daging nonhalal di proses.

Amidhan menjelaskan bahwasanya Majelis Ulama Indonesia bakal mendeteksi rumah potong hewan itu. Tetapi, menurut dia, rumah potong hewan itu berproduksi untuk keperluan lokal Australia, bukan hanya untuk luar negeri, terlebih Indonesia.

Tetapi, waktu Tempo bertanya ihwal sumber yang mengatakan bahwasanya pabrik itu malah mengekspor daging yang dilabel halal itu ke Indonesia, Malaysia, Cina, Jepang, Singapura serta negara-negara Timur-Tengah, Amidhan menyebutkan bakal mendeteksi serta mempertanyakan hal semacam itu pada ICCV. " Hingga dapat kita cabut izinnya seperti AHFS, " kata Amidhan.

Amidhan mempertanyakan, dalam ihwal sertifikasi halal ini, ia terasa senantiasa dikejar oleh media. Walau sebenarnya, ada tiga pejabat yang lain, seperti Sekretaris Jenderal Ichwan Syam, Ketua Komisi Fatwa Ma'ruf Amin serta Direktur LPPOM MUI Lukmanul Hakim. (Baca : Ada Pejabat MUI di Balik Patgulipat Label Halal)

Manajer administrasi sekalian auditor untuk ICCV, Sidki Guzel, mengaku lembaganya berikan sertifikasi halal untuk perusahaan di Flemington itu. Guzel menyampaikan tiap-tiap negara mempunyai standard yang tidak sama dalam masalah halal. Saat berikan sertifikasi halal, ICCV merujuk pada kriteria yang diputuskan di setiap negara. " Saya pastika product yang diekspor ke Indonesia diolah dengan standard halal. Tak ada pemrosesan daging halal serta nonhalal dalam satu atap, " katanya. (Baca : Sertifikat Halal MUI Itu Harusnya Gratis, namun...)

Pejabat Majelis Ulama Indonesia ditengarai memainkan izin pemberian sertifikat halal di Australia serta negara lain. Penelusuran Tempo, beberapa bukti tunjukkan ada setoran-setoran yang di kirim berkenaan dengan pemberian lisensi untuk perusahaan di Australia. Lisensi ini dipakai oleh perusahaan lokal Australia untuk berikan label halal untuk product yang di jual di Indonesia. (Baca : Calo Halal Asal Indonesia Beroperasi di Australia)

Amidhan mengepalai bidang masalah ekonomi serta sertifikasi halal di MUI. Berbarengan Sekretaris Jenderal Ichwan Syam, sinyal tangannya terdaftar pada surat izin untuk lembaga-lembaga pemberi label halal. Keduanya juga yang meneken surat pencabutan izin bila perusahaan dikira tidak mematuhi ketentuan MUI. (Baca : Ada Pejabat MUI di Balik Patgulipat Label Halal)

Amidhan menyangkal terima setoran. Menurut Amidhan, walau ia yang meneken surat izin atau sanksi, keputusannya diketok berbarengan tiga orang yang lain. Salah satunya Direktur Instansi Pengkajian Pangan, Obat-obatan, serta Kosmetika MUI Lukmanul Hakim.

Pemanggilan Paksa Boediono Sesudah Reses DPR

Jakarta - Tim pengawas (Timwas) Century DPR bakal lakukan panggilan paksa pada Wakil Presiden (Wapres) Boediono lantaran sudah menampik 2 x panggilan Timwas Century.

Pamanggilan paksa itu bakal dikerjakan pada bln. Mei 2014 atau sesudah saat reses DPR.

" Pemanggilan paksa itu baru dapat dikerjakan sesudah reses, itu bln. Mei 2014, karena DPR kan reses di bln. Maret ini, " kata Anggota Timwas Century Bambang Soesatyo di Gedung DPR, Senayan, Selasa (18/2/2014).

Dia menuturkan, usaha pemanggilan paksa pada Boediono telah sesuai sama dengan UU MD3. Di mana semua pihak yang diundang DPR harus ada.

Hingga bila dalam 2 x undangan tak ada tiada argumen yang pasti, maka DPR mempunyai kewenangan untuk memanggil paksa.

Bambang menyampaikan, panggilan paksa ini karena DPR mau dengarkan penjelasan Boediono untuk bekas Gubernur Bank Indonesia (BI), bukan hanya untuk Wapres.

" Bila untuk Wapres itu DPR gunakan interpelasi, lantaran ini untuk bekas Gubernur BI maka di panggil paksa, " paparnya.

Timwas sendiri tidak tahu kenapa Boediono terus bersikeras tidak ingin ada di DPR. Juga Timwas menduga ada pihak-pihak spesifik yang berniat menghalang-halangi Boediono.

" Seluruhnya pihak bakal menghalang-halangi Boediono untuk datang. Kelak apa sebagai pernyataan Boediono itu bakal ramai, " tandasnya.

Ahok Larang Kadishub Terlibat Tender Bus

Jakarta - Pemerintah Propinsi (Pemprov) DKI keluarkan kebijakan baru tentang pekerjaan pokok serta manfaat (Tupoksi) Kepala Dinas Perhubungan (Ka dishub). Kebijakan itu mengatur larangan Kadishub terlibat dalam tender pengadaan bus.

Kebijakan ini dikeluarkan supaya masalah bus transjakarta serta Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) yang karatan serta rusak tak terulang lagi.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyampaikan, pekerjaan Kadishub yang baru waktu ini dapat berikan kuasa pada suku dinas (sudin) dalam menggerakkan program berkenaan pengembangan transportasi ataupun kemacetan di Jakarta.

Pekerjaan setelah itu, diterangkan pria yang akrab disapa Ahok ini, Kadishub DKI yang saat ini dijabat Muhammad Akbar tak akan diijinkan terlibat dalam pengadaan barang seperti bus-bus untuk angkutan umum. Terhitung pengadaan pembangunan halte serta terminal bus.

" Dia (Kadishub) tak bisa terlibat dalam tender pengadaan bus, terhitung halte serta terminal. Seluruhnya diserahkan ke PT Transjakarta. Dia tidak bisa ngurusin proyek terus-terusan, ” kata Ahok di Balaikota DKI, Jakarta, Selasa (18/2/2014).

Politisi Gerindra ini inginkan Kadishub yang saat ini lebih fokur mengatur marka jalan yang telah buruk untuk diperbaiki, pembagian shift petugas untuk penyusunan jalan raya terutama di jalur busway.

Dan membikinkan yellow box untuk menolong polisi jalan raya yang lakukan tilang pada kendaraan bermotor yang tidak mematuhi ketentuan jalan raya. Lalu gunakan system closed circuit television (CCTV) serta monitornya dipusatkan disuatu tempat hingga bisa mengawasi jalan raya dengan baik.

" Kadishub yang saat ini tambah baik ngurusin marka jalan yang buruk, kerja sama juga dengan Dinas PU jalan mana yang perlu petugas. Yang utama mikirin pembenahan jalan raya serta pengembangan transportasi. Tak bisa terlibat dalam proyek, " tegasnya.

Profil Ical Tidak Sehebat SBY

Jakarta - Partai Golkar mengaku elektabilitas Aburizal Bakrie (Ical) untuk capres tetap dibawah elektabilitas partai. Hal semacam ini dikarenakan lantaran profil Ical tidak sama dengan profil Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dapat lebih menonjol dari Partai Demokrat.

" Memanglah diakui, pak Ical tidak sehebat SBY, lantaran faktanya di Demokrat SBY yang jadi penopang nada Demokrat, " tutur Wakil Bedahara Umum (Wabendum) DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo di Gedung DPR, Selasa (18/2/2014).

Menurut dia, elektabilitas Ical tetap jauh dari partai. Tetapi waktu ini Golkar lihat ada trend yang positif dari elektabilitas Ical mendekati Pilpres 2014.

Hal semacam ini diperlihatkan dengan naiknya elektabilitas Ical walau penambahannya itu tak penting seperti capres-capres yang lain.

" Ini tengah kita usahakan seluruhnya supaya Golkar dapat 20 %. Ini pak Ical ada trend yang meningkat walau agak lambat, " paparnya.

Bambang menyampaikan, lambannya penambahan elektabilitas Ical dikarenakan lantaran profil Ical tak sekuat seperti SBY di th. 2004 serta 2009. Tetapi hal semacam ini benar-benar lumrah mengingat Golkar tidaklah parpol yang memprioritaskan sosok profil untuk menaikan elektabilitas partai.

" Bila di Golkar itu tak ada sejarahnya di gendong profil. Yang ada Golkar menyokong profilnya, " tandasnya.

KPK Periksa Catherine Wilson Senin

Jenis papan atas Catherine Wilson dijadwalkan bakal melakukan kontrol oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin, 24 Februari 2014. Catherine bakal di check berkenaan masalah tindak pidana pencucian duit yang dikerjakan oleh Tubagus Chaeri Wardana dengan kata lain Wawan.

" Catherine Wilson besar kemungkinan bakal di check Senin minggu depan, " kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, Selasa 18 Februari 2014.

Kontrol itu adalah penjadwalan lagi sesudah pada panggilan pada mulanya, Jumat lalu, surat panggilan tak hingga ke Catherine. " Diinginkan yang berkaitan ada untuk berikan info, " kata Johan.

KPK tengah gencar membidik beberapa aset yang disangka berkenaan pencucian duit adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Terhitung, memeriksa beberapa artis yang disangka jadi pihak tempat mengalirnya dana Wawan.

Pada mulanya, KPK sudah memeriksa artis serta jenis cantik Jennifer Dunn untuk saksi pencucian duit Wawan. Jennifer di konfirmasi berkenaan mobil Vellfire putih yang diambil alih KPK dari rumah Jennifer sekian waktu lalu. KPK menduga mobil itu berkenaan pencucian duit Wawan.

Wawan diduga KPK lakukan tindak pidana pencucian duit lantaran tidak mematuhi pasal 3 serta atau pasal 4 Undang-undang Nomer 8 th. 2010, Juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Adik dari Ratu Atut itu juga disangka tidak mematuhi pasal 3 ayat 1 serta atau pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomer 15 thn 2002 seperti sudah dirubah pada Undang-Undang Nomer 25 Th. 2003, Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Warga Maluku Juga Mau Wali Kota Risma Bertahan

Surabaya -- Beragam wujud support selalu mengalir untuk Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini supaya dia terus bertahan memimpin Kota Surabaya. Saat ini, giliran orang-orang Maluku yang tergabung dalam Komite Perekat Persaudaraan Maluku (KPPM) menjumpai Risma segera di area kerjanya.

" Wali Kota telah lakukan kemampuan yang riil untuk kota ini. Surabaya tak banjir, kotanya bersih serta nyaman. Itu benar-benar bermakna untuk kami warga Maluku yang tinggal disini, " kata Frans Huwae, Ketua KPPM Surabaya di Balai Kota, Selasa, 18 Februari 2014.

Dia menyampaikan KPPM, yang beranggotakan 3. 000 orang di Surabaya serta 5. 000 orang di Jawa Timur tak lagi membiarkan Risma mundur dari jabatannya. Bila juga ada desakan yang dihadapi sang Wali Kota, KPPM siap menolong serta menghadapinya berbarengan organisasi kemasyarakatan yang lain. Prinsip KPPM juga dituangkan dalam wujud pernyataan sikap tercatat yang diserahkan segera pada Wali Kota

" Ibu Risma telah didaulat jadi sesepuh warga Maluku di Surabaya dalam peringatan Hari Pattimura pada 2013. Jadi telah jadi keharusan kami untuk membela beliau, " tutur Frans.

Saat di tanya selanjutnya masalah gagasan pengunduran dianya, wali kota wanita pertama itu malas berkomentar. Untuk hindari masalah, dia menentukan bungkam sambil menanti momentum yang pas. " Maaf, saat ini saya belum dapat ngomong, " tutur Risma.

Walau sekian, Risma tak menolak bahwasanya desakan yang dihadapinya berimbas pada keluarga serta beberapa orang di sekelilingnya. Diakuinya coba salat istikarah untuk memohon panduan dari Tuhan. Dia juga mengatakan terima kasih pada seluruhnya pihak yang sudah berikan support. " Saya ini umum jadi PNS, barangkali tidak pas kerja di jabatan politik seperti wali kota ini, " katanya.

Tri Yulianto Kenalkan Entrepreneur pada Rudi

Jakarta - Anggota Komisi Daya Dewan Perwakilan Rakyat, Tri Yulianto, mengakui mengenalkan seseorang entrepreneur pada Rudi Rubiandini, saat itu Kepala Unit Kerja Spesial Pelaksana Aktivitas Usaha Hulu Minyak serta Gas Bumi (SKK Migas). Menurut dia, perjumpaan itu adalah gagasannya.

" Saya katakan sekalian saja kenalan sama Pak Rudi, " tuturnya waktu bersaksi untuk Rudi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa, 18 Februari 2014.

Tri menyampaikan bersua dengan entrepreneur bernama Iswan Priyadi itu di lobi kantor Rudi. Iswan yang akan mendaftarkan perusahaannya untuk ikuti lelang di SKK Migas itu lalu diajaknya bersua dengan Rudi. Kebetulan, Tri akan bersua dengan bekas Wakil Menteri Daya serta Sumber Daya Mineral itu. " Pada saat itu saya bersilahturahmi ke kantor terdakwa, " katanya.

Menurut dia, Rudi lalu meminta Iswan mendaftar sesuai sama dengan prosedur. " Kata terdakwa melalui loket, " tuturnya. Iswan di kenal Rudi untuk entrepreneur di bagian perkapalan.

Jaksa Riyono lalu ajukan pertanyaan apakah Tri mendatangi Rudi untuk anggota Dewan atau pribadi. Tri menyampaikan mendatangi Rudi bukan hanya untuk anggota Dewan walau datang waktu jam kantor. " DPR tengah reses, " katanya.

Tri Yulianto didatangkan oleh jaksa penuntut umum untuk bersaksi untuk Rudi. Pada mulanya, waktu bersaksi untuk terdakwa Simon Gunawan Tanjaya, Rudi menyampaikan sempat menyerahkan uang US$ 200 ribu pada Tri untuk diberikan pada Sutan Bhatoegana pada 26 Juli 2013. Menurut Rudi, duit itu adalah tunjangan hari raya (THR) untuk beberapa anggota Dewan.

Jawaban Risma Masalah Gosip Korupsi Mobil Dinas

Jakarta ---Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menepis sangkaan korupsi mobil dinas di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Dia menuturkan bahwasanya pihaknya cuma memberlakukan system pinjam gunakan pada mobil operasional yang digunakan oleh polisi. " Mobilnya terus mempunyai kita, tidak ada itu " kata dia pada wartawan di Graha Sawunggaling, Selasa, 18 Februari 2014.


Menurut Dewan Perwakilan Lokasi (DPW) Paguyuban Arek Jawa Timur (Pagar Jati), Pemkot Surabaya Sisi Perlengkapan pada saat itu sudah mengubah serta menambah biaya type aktivitas tiada kesepakatan anggota Dewan kota Surabaya. Hal semacam ini Unit Spesial Piranti Daerah (SKPD) sisi perlengkapan mengubah dengan menaikkan unit mobil.


Diluar itu, biaya type aktivitas seperti pada pos pengadaan mobill dinas MUSPIDA yang tercantum yaitu Pengadaan Jeep 2000 CC Manual ransmission sejumlah 4 Unit dengan harga keseluruhan Rp 1. 359. 380. 000 sudah di mark up. Namun lalu dirubah sendiri dalam Dokumen Proses Biaya (DPA) pada tanggal 11 Maret 2011 jadi 5 jeep 2000 CC Manual.

SKPD sisi perlengkapan Pemkot Surabaya juga mengubah dengan kurangi unit aktivitas type aktivitas seperti waktu mengajukan APBD 2011 tercantum Pengadaan 3 Unit Truk 3900 CC, 6 Ban dengan harga keseluruhan Rp 759. 165. 000 namun pada realisasinya cuma 1 unit truk 3900 CC, 6 Ban dengan harga Rp. 253. 055. 000. Diluar itu juga pada waktu pengadaan Sky Walker tercantum 2 Unit 4000 CC dengan harga keseluruhan Rp 921. 661. 180 walau demikian realisasinya cuma 1 unit 4000 CC dengan harga keseluruhan Rp 460. 830. 590.

Pihak Pemkot Sisi Perlengkapan juga lakukan pergantian dengan menyingkirkan type aktivitas. Hal semacam ini seperti pada waktu penghilangan pengadaan 1 unit truk tangki 8000 liter, 6 roda dengan harga Rp
1. 177. 678. 040 serta pengadaan unit mobil tangki air 5000 liter dengan harga keseluruhan Rp 1. 121. 426. 460

DPW Pagar Jati juga menduga bahwasanya SKPD Sisi perlengkapan Pemkot juga mengubah dengan menganggarkan sendiri type aktivitas. Sesaat itu, Risma kembali menegaskan bahwasanya tak ada sangkaan mark-up mobil dinas seperti yang di beritakan. Tetapi, dia bakal meninjau kembali sangkaan korupsi itu karena sesungguhnya dia belum demikian memahami dengan masalah yang berlangsung. " Kelak cobalah saya teliti ya, " katanya.

Jokowi Didesak Jadi Capres

Jakarta - Ketua Umum Kebangkitan Indonesia Baru, Reinhard Parapat, menyampaikan bakal menekan ketua umum satu partai untuk selekasnya mendeklarasikan Joko Widodo untuk calon presiden dalam Pemilu 2014. Menurut dia, Jokowi--sapaan akrab Joko Widodo--sudah layak memimpin Republik Indonesia.

" Dapat dibuktikan waktu memimpin di Jakarta, banyak program beliau yang berhasil untuk orang-orang, " kata Reinhard di depan kediaman dinas Jokowi, Ahad, 16 Februari 2014. " Maka dari itu untuk waktu ini kami menekan satu diantara partai, aku rasa kalian tahulah partai yang aku maksud, supaya selekasnya mendeklarasikan Jokowi di bursa capres 2014.

Reinhard menyampaikan kelompoknya waktu ini menyebar di 26 propinsi. Adapun jumlah anggotanya dengan cara seluruh meraih 2 juta dengan perincian di tiap-tiap propinsi meraih 2. 000 relawan.

Bila Jokowi cuma diusung untuk calon wakil presiden, kata Reinhard, maka kelompoknya tak lagi berikan support. " Lantaran yang kami ingikan Jokowi jadi presiden, " tutur Reinhard.

Ruhut : Rizal Ramli Pernah Merengek-rengek Minta Jadi Menteri

MEDAN– Politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul, meminta orang-orang tak mudah terprovokasi dengan pernyataan beberapa tokoh nasional, yang menyebutan bahwasanya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk penganut memahami ekonomi neoliberal. Satu diantaranya Bekas Menteri Koordinator Perekonomian di masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, Rizal Ramli.

Gosip neoliberal yang di sampaikan Rizal dikira untuk wujud kemarahannya, lantaran tak di terima untuk menteri di Kabinet Indonesia Menyatu pimpinan Presiden SBY.

“Yang ngomong neolib kita ketahui sama tahu lah. Satu diantaranya Rizal Ramli, serta terdapat banyak yang lain. Aku orang dekat pak SBY jadi aku tahu benar. Dia (Rizal Ramli) yang merengek-rengek ingin jadi menteri, namun tidak jadikan sama pak SBY, ” ungkap Ruhut di Medan, Sabtu (15/2/2014) petang.

Ruhut jadi menuding, Rizal Ramli lah yang berpedoman memahami ekonomi neoliberal. Lantaran waktu kepemimpinannya lah, beberapa tubuh usaha punya negara di jual pada asing. “Apa tidak salah menyebutkan Pak SBY untuk neolib. Cobalah ingat lagi lah dijaman siapa gagasan penjualan BUMN strategis pada asing itu mencuat, ” tukasnya.

Ruhut juga menyampaikan, kehadiran program-program pro rakyat yang ditampilkan waktu kepemimpinan SBY, harusnya jadi cermin sekalian jadi bukti, bahwasanya SBY tidaklah penganut memahami ekonomi neoliberal.

“Kita mempunyai subsidi, pertolongan pendanaan serta pemasaran untuk UKM, pembatasan ekspor untuk product asing serta ada banyak program-program yang lain yang nampak kepemimpinan SBY, ” terangnya.

" Sekelas Anak Presiden Bila Ingin Bermain, USD 200 Ribu Itu Kecil "

MEDAN – Politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul berkeyakinan bahwasanya putra bungsu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang juga Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Edhi Baskoro Yudhoyono (Ibas), tak terima duit hasil korupsi sejumlah USD 200 ribu, seperti yang dituduhkan Yulianis. Menurut dia duit sejumlah USD 200 ribu benar-benar kecil dimata Ibas.

" Terlampau banyak masalah korupsi yang dipaksakan di negeri ini. Jadi janganlah gegabahlah. Bila kata anak Medan, bila telah terjerumus ke jurang, janganlah seluruhnya ditarik-tarik. Lagipula untuk sekelas anak presiden bila ingin bermain, USD 200 ribu itu kecil kali bos. Tengok harta anak-anak Suharto, triliunan bah, " kata Ruhut Sabtu (15/2/2014).

Diseretnya nama Ibas dalam beberapa masalah korupsi yang menyeret bekas ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, dinilai untuk wujud frustasi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disuruh cermat, serta tak memaksakan masalah itu manfaat melindungi kredibilitasnya.

“Ibas dia clear. Saya jamin. Potong leherku bila dia terlibat. Kami tak takut. Leher juga telah berani kutaruhkan, ” tegasnya.


Pada mulanya, nama Ibas dimaksud sekian kali oleh saksi kunci Yulianis terima duit yang datang dari proyek punya masalah ini. Yulianis yang disebut Bekas Wakil Direktur Keuangan Gurp Permai ini menyampaikan USD 200. 000 diberikan pada Ibas oleh Bos Group Permai yang disebut bekas Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, berkenaan Kongres Partai Demokrat 2010.

Menurut catatannya, duit USD 200. 000 itu terdaftar diberikan pada Ibas dalam wujud tunai. Tetapi, Yulianis mengakui tak lihat segera duit itu diserahkan oleh Nazaruddin.

Ruhut : Rizal Ramli Pernah Merengek-rengek Minta Jadi Menteri

MEDAN– Politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul, meminta orang-orang tak mudah terprovokasi dengan pernyataan beberapa tokoh nasional, yang menyebutan bahwasanya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk penganut memahami ekonomi neoliberal. Satu diantaranya Bekas Menteri Koordinator Perekonomian di masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, Rizal Ramli.

Gosip neoliberal yang di sampaikan Rizal dikira untuk wujud kemarahannya, lantaran tak di terima untuk menteri di Kabinet Indonesia Menyatu pimpinan Presiden SBY.

“Yang ngomong neolib kita ketahui sama tahu lah. Satu diantaranya Rizal Ramli, serta terdapat banyak yang lain. Aku orang dekat pak SBY jadi aku tahu benar. Dia (Rizal Ramli) yang merengek-rengek ingin jadi menteri, namun tidak jadikan sama pak SBY, ” ungkap Ruhut di Medan, Sabtu (15/2/2014) petang.

Ruhut jadi menuding, Rizal Ramli lah yang berpedoman memahami ekonomi neoliberal. Lantaran waktu kepemimpinannya lah, beberapa tubuh usaha punya negara di jual pada asing. “Apa tidak salah menyebutkan Pak SBY untuk neolib. Cobalah ingat lagi lah dijaman siapa gagasan penjualan BUMN strategis pada asing itu mencuat, ” tukasnya.

Ruhut juga menyampaikan, kehadiran program-program pro rakyat yang ditampilkan waktu kepemimpinan SBY, harusnya jadi cermin sekalian jadi bukti, bahwasanya SBY tidaklah penganut memahami ekonomi neoliberal.

“Kita mempunyai subsidi, pertolongan pendanaan serta pemasaran untuk UKM, pembatasan ekspor untuk product asing serta ada banyak program-program yang lain yang nampak kepemimpinan SBY, ” terangnya.

Pada akhirnya Airin Keluar Juga

Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany, menampik buka materi kontrol berkenaan penyidikan masalah proyek pengadaan alat kesehatan di Propinsi Banten. Dia berkelit bahwasanya detil masalah proyek pengadaan alat kesehatan di Banten baiknya di tanyakan pada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

" Hari ini saya di panggil untuk saksi dari Ibu Atut untuk masalah alkes Banten. Untuk prosesnya barangkali kelak dapat di tanya ke penyidik, " kata dia selesai di check KPK, Jakarta Selatan, Selasa (11/2/2014).

Airin keluar dari Gedung KPK, jam 20. 53 WIB. Dia selekasnya meninggalkan gedung dengan menumpang mobil Toyota Innova B 1043 NKO sesudah melakukan kontrol dari jam 10. 03 WIB.

KPK memeriksa Airin sepanjang nyaris sebelas jam untuk saksi untuk sangkaan korupsi beraroma pemerasan yang dikerjakan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, di proyek pengadaan alat kesehatan. Tetapi, Airin menampik buka masalah proyek pengadaan itu. " Terima kasih ya. Terima kasih, " tutur Airin seraya masuk ke dalam mobil.

Ratu Atut Chosiyah waktu ini ditahan di Rumah Tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Ia awal mulanya diputuskan untuk tersangka suap dalam penanganan sengketa Penentuan Kepala Daerah Lebak, Banten, di Mahkamah Konstitusi.

Setelah itu, Ratu Atut diduga menyalahgunakan wewenang sampai menyebabkan kerugian pada keuangan negara di proyek alat kesehatan Banten. Paling akhir, Ratu Atut diduga terima gratifikasi memiliki nuansa pemerasan di proyek alkes.

PBB Nilai Kemampuan Jokowi Tetap Buruk

Partai Bln. Bintang (PBB) menilai Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo belum memberikan kesuksesan dalam memimpin ibukota. PBB juga sangsi dengan hasil survey yang senantiasa meletakkan Jokowi diurutan pertama untuk Capres 2014.

" Jokowi tak dapat memimpin Jakarta juga tetap tidak berhasil. Buktinya kemacetan serta banjir jadi semakin jadi, " kata Wakil Ketua Umum DPP PBB) Sahar L Hassan di gedung KPU, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2014).

Sahar meneruskan, lihat kemampuan Jokowi untuk gubernur yang belum memuaskan, PBB sekalipun tak tertarik mengusung pria asal Solo itu untuk jadi Capres. Menurut dia, Jokowi mesti terlebih dulu memberikan kemampuan yang baik di Jakarta.

Juga, ia juga mengakui heran dengan hasil survey serta partai politik yang mengidolakan Jokowi untuk capres yang paling disenangi rakyat. Menurut PBB Jokowi bukan hanya orang yang pas untuk memimpin Indonesia.

" Kita telah sepuluh kali penentuan umum serta seluruhnya tidak berhasil presidennya. Milih capres janganlah coba-coba. Mesti yang berintegritas, jejak rekam dalam pemerintahan baik serta dapat memimpin, " tandasnya.